MAKALAH PANCASILA DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

PANCASILA DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

PENDIDIKAN PANCASILA

(LOGO UNP)

Kelompok 5:

1.      Erik Fahron Setiadi

2.      Eky p Indra

3.      Emik Gemilang

4.      Maulidya Wulandari

5.      Nazhifa  Mesa P

6.      Zamratul Ikhwan

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

TAHUN 2013-2014

BAB I PENDAHULUAN

A.   Latar Belakang Masalah

Sebagai dasar Negara, pancasila merupakan dasar filsafat Negara (Philosofische Gronslag). Sebagai sumber nilai dan sumber norma dalam setiap aspek ketatanegaraan. Selain itu, pancasila juga sebagai sumber tertip hukum di Indonesia. Dalam konteks ketatanegaraan, pancasila merupakan suatu asas kerohanian Negara dan sebagai sumber nilai, norma dan kaidah baik moral mupun hukum dalam suatu Negara Indonesia, pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia, dijabarkan dalam suatu UUD 1945. oleh karena itu, pancasila di jadkan sebagai sumber hukum dasar Negara yang tertulis di dalam (UUD) maupun tidak tertulis.

B.   Identifikasi Masalah

Kedudukan pancaasila sebagai filsafat yang bersinggung dengan kenegaraan sekurang-kurangnya harus meliputi hal-hal yang mendasari dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia yang menjadi falsafah Negara, merupakan sumber dalam arti yang tidak saja menjiwai bahkan harus dilaksanakan oleh setiap peraturan hokum. Karena itu, pancasila merupakan alat penguji untuk setiap peraturan hokum yang berlaku, apakah sesua dengan pancasila sehingga peraturan hukum yang bertentangan dengan pancasila tidak boleh berlaku.

C.   Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalahnya:

1.      Menjelaskan pembukaan UUD 1945.

2.      Menganalisa kedudukan pembukaan UUD 1945

3.      Menjelaskan fungsi UUD 1945

BAB II KAJIAN PUSATAKA

A.   Pembukaan UUD 1945 Sebagai Tertib Hukum Tertinggi

Bedudukan  pembukaan UUD 1945, memiliki dua (2) aspek diantaranya yaitu sebagai berikut:

1.      Memberikan faktor mutlak bagi terwujudnya tertip hukum Indonesia

2.      Memasukan diri dalam tertib hukum Indonesia sebagai tertib hukum tertinggi.

Dalam Berita Republik Indonesia tahun II No.7 dijelaskan bahwa”...Pembukaan UUD 1945 yang didalamnya terkandung pokok-pokok pikiran , meliputi suasana kebatinan dari UUD Negara Indonesia , serta mewujudkan suatu Cita-cita Hukum yang menguasai hukum dasar tertulis (Convence)”. Pokok-pokok pikiran tersebut dijelmakan dalam pasal-pasal UUD 1945, dan dapat dikatakan bahwa Pembukaan UUD 1945 adalah sebagai sumber hukum positif indonesia, dengan demikian seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku di indonesia harus bersumber pada Pembukaan UUD 1945 yang merupakan asas kerohanian negara atau dasar filsafat negara indonesia.

Pembukaan UUD 1945 memenuhi syarat terhadap adanya tertip hukum indonesia . dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 , termuat unsur-unsur yang menurut ilmu hukum disyaratkan bagi adanya suatu tertip hukum di indonesia (rechts order), atau (legal order) , yaitu $suatu kebulatan dan keseluruhan peraturan-peraturan hukum . syarat-syarat tertip hukum meliputi 4 hal berikut ini:

·         adanya kesatuan subjek yaitu penguasa yang mengadakan peraturan hukum.

Hal ini terpenuhi dengan adanya suatu pemerintahan negara Republik Indonesia (pembukaan UUD 1945).

·         adanya kesatuan asas kerohanian sebagai dasar dari keseluruhan peraturan-eraturan hukum yang merupakan sumber dari segala sumber hukum. Hal ini terpenuhi dengan adanya dasar-dasar filsafat negara pancasila 9alinea IV Pembukaan UUD 1945).

·         adanya kesatuan daerah tempat peraturan-peraturan hukum itu berlaku. Hal ini terpenuhi dengan adanya kalimat ‘seluruh tumpah darah indonesia’ (alinea IV Pembukaan UUD 1945).

·         adanya kesatuan daerah tempat peraturan-peraturan itu berlaku . hal ini terpenuhi dengan adanya kalimat...”maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Indonesia” 9alinea IV Pembukaan UUD 1945).

            Hal ini menunjukan saat mulai berdirinya negara RI yang disertai dengan suatu tertib hukum, sampai seterusnya selama kelangsungan hidup Negara RI. Dengan demikian seluruh peraturan hukum yang ada didalam wilayah negara RI sejak saat ditetapkan Pembukaan UUD 1945 pada tanggal 18 agustus 1945, telah memenuhi syarat sebagai suatu tertib hukum negara. Syarat-syarat tersebut pada hakikatnya terkandung dalam pembukaan UUD 1945 itu sendiri. (Fachri Adnan,M dkk 2003,113)

B.   Pembukaan UUD 1945 Sebagai Pokok Kaidah Negara Fundamental

Pokok kaidah Negara yang fundamental (Staatsfudamental) memiliki unsure mutlak, diantaranya yaitu:

1.      Dari Segi Terjadinya Ditentukan oleh pembentukan Negara dalam terjadinya dalam suatu pernyataan lahir sebagai penjelmaan kehendak pembentuk Negara, menjadikan hal-hal tertentu sebagai dasar-dasar Negara yang dibentuk.

2.      Dari Segi Isinya Ditinjau dari segi isinya, pembukaan Undang-Undang 1945, memuat dasar pokok-pokok sebagai berikut:

a.       Dasar tujuan negara

b.      Ketentuan diadakannya UUD negara

c.       Bentuk Negara

d.      Dasar ilsafat Negara

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang memuat sifat-sifat fundamental dan asasi tersebut, pada hakikat mempunyai kedudukan tetap dan tidak dapat diubah. (Fachri Adnan,M dkk 2003,113).

C.   Isi Dari Pembukaan UUD 1945

Tiap-tiap alinea pembukaan UUD 1945 memiliki makna dan cita-cita tersendiri sebagai satu kesatuan.

1.      Alinea Pertama

Dari pembukaan UUD 1945, yang berbunyi :”Bahwa kemerdekaan itu ialah hal segala bangsa, oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan perikeadilan” kalimat tersebut menunjukkan keteguhan dan kuatnya motivasi bangsa Indonesia untuk melawan penjajahan untuk merdeka, dengan demikian segala bentuk penjajahan haram hukumnya dan segera harus dienyahkan dari muka bumi ini karena bertentangan dengan nilai-nilai kemanusian dan keadilan.

2.      Alinea Kedua

Yang berbunyi :”Dan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakya Indonesia kedepan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makmur”.  Kalimat tersebut membuktikan adanya penghargaan atas perjuangnan bangsa Indonesia selama ini dan menimbulkan kesadaran bahwa keadaan sekarang tidak dapat dipisahkan dengan keadaan kemarin dan langkah sekarang akan menentukan keadaan yang akan datang. Nilai-nilai yang tercermin dalam kalimat di atas adalah negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makmur hal ini perlu diwujudkan.

3.      Alinea Ketiga

Yang berbunyi :”atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya”. Pernyataan ini bukan saja menengaskan lagi apa yang menjadi motivasi riil dan materil bangsa Indonesia untuk menyatakan kemerdekaannya, tetapi juga menjadi keyakinan menjadi spritualnya, bahwa maksud dan tujuannya menyatakan kemerdekaannya atas berkah Allah Yang Maha Esa. Dengan demikian bangsa Indonesia mendambakan kehidupan yang berkesinambungan kehidupan materiil dan spritual, keseimbangan dunia dan akhirat.

4.      Alinea Keempat

Yang berbunyi :”kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdasakan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada :Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”. Dengan rumusan yang panjang dan padat ini pada aline keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini punya makna bahwa :

·         Negara Indonesia  mempunyai fungsi sekaligus tujuan, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia  dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, 

·         Keharusan adanya Undang-Undang Dasar,

·         Adanya asas politik negara yaitu Republik yang berkedaulan rakyat, 

·          Adanya asas kerohanian negara, yaitu rumusan Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusian yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. (… 2010/sarjanaku.com)

D.   Kedudukan Pembukaan UUD 1945

Di dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 termuat unsur-unsur seperti yang diisyaratkan bagi adanya suatu tertib hukum yaitu “kebulatan dari keseluruhan peraturan hukum”. Adapun syarat-syarat yang dimaksudkan mencakup hal-hal berikut:

1.      Adanya kesatuan objek (penguasa) yang mengadakan peraturan-peraturan hukum. Hal ini terpenuhi dengan adanya suatu Pemerintah Republik Indonesia

2.      Adanya kesatuan asas kerohanian yang menjadi dasar keseluruhan peraturan hukum. Hal initerpenuhi oleh adanya dasar Filsafat Negara Pancasila

3.      Adanya kesatuan daerah dimana keseluruhan peraturan hukum itu berlaku, terpenuhi oleh penyebutan “seluruh tumpah darah Indonesia”

4.      Adanya kesatuan waktu dimana keseluruhan peraturan hukum itu berlaku. Hal itu terpenuhi oleh penyebutan “disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu UUD Negara Indonesia” yang berlangsung saat sejak timbulnya Negara Indonesia sampai seterusnya selama Negara Indonesia ada.

Pokok kaidah negera yang fundamental menurut ilmu hukm tata Negara mempunyai beberapaunsur mutlak antara lain:

1.      Dari segi terjadinya, ditentukan oleh pembentuk Negara dan terjelma dalam suatu bentuk pernyataan lahir sebagai penjelmaan kehendak pembentuk Negara untuk menjadikan hal-hal tetentu sebagai dasar Negara yang dibentuknya.

2.      Dari segi isinya, memuat dasar-dasar pokok Negara yang dibentuk sebagai berikut :

·         Dasar tujuan Negara (tujuan umum dan tujuan khusus).Tujuan umum, tercakup dalam kalimat untuk memajukan kesejahteraan umumdan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan social. Tujuan umum ini berhubungan dengan masalah hubungan antara bangsa (hubungan luar negri) atau politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif.

·         Tujuan khusus, tercakup dalam kaimat “melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, mencerdaskan ehidupan bangsa serta mewujudkan suatu keadilan social bagiseluruh rakyat Indonesia. Tujuan ini bersifat khusus dalam kerangka tujuan bersama, yaitu menuju masyarakat adil dan makmur.

·         Ketentuan diadakannya Undang- Undang Dasar yang tersimpul dalam kalimat, “Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia”.

·         Bentuk Negara, adalah “Republik yang berkedaulatan Rakyat”

·         Dasar filsafat Negara (asas kerohaian) pancasila yang tercakup dalam kalimat “….dengan berdasar kepada : Ke-Tuhanan yang MAha Esa; Kemanusian yang adil dan beradab, PersatuanIndonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyaaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Dengan demikian, pembukaan UUD 1945 telah memenuhi syarat sebagai pokok kaidahNegara yang fundamental (  fundamental norm ). Dalam hubungannya dengan pasal-pasal UUD1945 (Batang Tubuh UUD 1945).UUD memiliki sifat-sifat sebagai berikut :

1.      Karena sifatnya tertulis dan rumusannya jelas, UUD 1945 merupakan hukum positif yangmengikat pemerintah sebagai penyelenggara negara, dan juga mengikat setiap warga negara.

2.      Membuat norma–norma, aturan–aturan serta ketentuan –ketentuan yang dapat dan harusdilaksanakan secara konstitusional.

UUD 1945, termasuk pembukaan UUD 1945 yang dalam tertib hukum Indonesia merupakan undang –undang yang tertinggi, menjadi alat kontrol norma–norma hukum yang lebihrendah dalam hirarki tertib hukum Indonesia. (…. 2012/amanahtp.wordpress.com)

E.    Fungsi Dari Pembukaan UUD 1945 dan Pokok-pokok Pikiran Dalam Pembukaan UUD 1945

Fungsi pembukaan UUD 1945 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1.      Pembukaan UUD 1945 merupakan suasana kebatinan dari UUD 1945. Adanya suasana kerohanian sebagaimana yang tercantum dalam empat pokok pikiran pembukaan UUD 1945 sebagai asas kerohanian Negara merupakan sumber penjabaran secara normatif bagi UUD Negara Indonesia. Suasana kerohanian ini member arah bagi cita-cita hukum dari UUD1945 beserta penjabarannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang lain.

2.      Pembukaan UUd 1945 mewujudkan cita-cita hokum yang menguasai hokum dasar Negara.

3.      Pembukaan UUD 1945 merupakan sumber inspirasi (semangat) bagi UUD 1945.

Ada empat pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945:

4.      Pokok pikiran pertama

Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dengan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasarkan asas persatuan dengan mewujudkan kesadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada pokok pikiran ini diterima aliran pengertian Negara persatuan. Negara melindungi dan meliputi segenap bangsa dan seluruh wilayah Indonesia. Jadi Negara mengatasi segala faham golongan, perorangan Negara menurut pengertian pembikaan UUD 1945tersebut menghendaki persatuan, meliputi bangsa Indonesia seluruhnya.

5.      Pokok pikiran kedua

Negara hendak mewujudkan keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia. Pokok pikiran ini menempatkan kuasa suatu finalis (sebab tujuan), sehingga dapat menentukan jalan serta aturan-aturan mana yang harus dilaksanakan UUD dan untuk mencapai suatu tujuan tsb didasari dengan persatuan.

6.      Pokok pikiran ketiga

Negara berkedaulatan rakyat yang berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan/perwakilan. Pokok pikiran ini mengandung konsekuensi logis bahwa system Negara terbentuk system Negara yang terbentuk dalam UUD harus berdasarkan atas kedaulatan rakyat dan berdasarkan permusyawaratan/perwakilan.

7.      Pokok pikiran keempat

Negara berdasarkan atas ketuhanan yang maha esa sesuai dengan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Pokok pikiran ini mengandung konsekuensi logis bahwa UUD harus memuat isi pemerintah dan penyelenggara Negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur. (Fachri Adnan,M dkk 2003,118-122)

BAB III PENUTUP

A.   Kesimpulan

Penjabaran pancasila sebagai sumber hokum dasar Negara RI perlu dikaitkan dengan undang-undang dasar 1945 khususnya pembukaan unang-undang dasar 1945 yang mengandung empat pokok pikiran yang intinya adalah pancasila. Pokok-pokok pikiran tersebut merupakan cita-cita hokum (rechts idée) yang menguasai hokum Negara, baik tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain pancasila merupakan pedoman, sumber maupun dasar hokum positif ataupun hokum yang dibuat diperlakukan kemudian.

Pembukaan UUD 1945 memenuhi syarat terhadap adanya tertib hukum Indonesia. Dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945, termuat unsure-unsur yang menurut ilmu hokum disyaratkan bagi adanya tertib hokum di Indonesia (rechts order) atau (legal order), yaitu suatu kebulatan dan keseluruhan peraturan-peraturan hukum.

Dalam tiap-tiap alinea, secara kesuluran merupakan satu kesatuan yang logis sejak dari pernyataan yang bersifat umum sampai dengan pembentukan Negara Indonesia.

B.   Implikasi

Implikasi Pancasila dalam konteks ketatanegaraan RI dapat berupa:

1.      memberi arah agar kesejahteraan dan kemakmuran itu bertolak dari keyakinan manusia yang percaya kepada kebesaran tuhan.

2.      kesejahteraan yang berlandaskan paham kemanusiaan.

3.      kesejahteraan yang memihak.

4.      kesatuan dan persatuan serta kebersamaan sebagai suatu kesatuan bangsa yang utuh dan builat.

Secara rinci implikasi yang terkandung dalam alinea pertama pembukaan UUD 1945 adalah berikut:

1.      member keteguhan dan kekuatan untuk tetap berdiri pada pendirian bangsa Indonesia dalam menghadapi masalah kemerdekaan melawan penjajah.

2.      Menguatkan tekad bangsa Indonesia untuk tetap berdiri dibagian yang paling depan untuk menentang dan menghapus penjajahan diatas dunia.

3.      Mengungkapkan suatu dalil objektif yaitu bahwa penjajahan tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

4.      Mengungkapkan suatu dalil subjektif , yaitu keinginan bangsa Indonesia untuk bebas dari penjajahan.

Daftar Pustaka

Fachari adnan,M dkk. 2003. Pendidikan pancasila untuk perguruan tinggi. Padang: penerbit UNP press.

Yoga agus. 2009. Pancasila pembukaan UUD 1945 dan batang tubuh UUD 1945.

16/09/2013 http//YogAagust.wordpress.com/2009/05/08/pancasila-pembukaan-uud1945-dan-batang-tubuh-uud-1945/

Saepudin. 2011. Rangkuman pendidikan pancasila prof kaelan bab 6.

16/09/2013 http://saepudinonline.wordpress.com/2011/01/10/rangkuman-pendidikan-pencasila-prof-kaelan-bab-6/

Ari. 2009. Pembukaan undang-undang dasar 1945.

            16/09/2013 http//ar-rey.blogspot.com/2009/10/pembukaan-undang-undang-dasar-1945

…. …. Pembukaan UUD 1945 sebagai pokok kaidah Negara yabg fundamental.

            16/09/2013 http//www.scribd.com/doc/48099235/pembukaan-uud1945-sebagai-pokok-kaidah-negara-yg-fundamental.

Amanah. 2012. Kedudukan pembukaan uud 1945 negara kesatuan republik Indonesia.

16/09/2013 http://amanahtp.wordpress.com/2012/01/14/kedudukan-pembukaan-uud-1945-negara-kesatuan-ri/

…. 2010. Makna setiap alinea dalam pembukaan undang undang dasar.

 1945 16/09/2013 http://www.sarjanaku.com/2010/10/makna-setiap-alinea-dalam-pembukaan-uud.html

Tweet